Tempatpemungutan suara atau TPS adalah tempat pemilih memberi suara dan mengisi surat suara mereka dalam pemilihan umum .
Umumnyaprosedur ini menggunakan warna putih sebagai dasar Wild Recording : Perekaman yang tidak dilakukan selama proses fotografi. efek suara dan bunyi acak biasanya direkam dengan cara ini, kadang untuk narasi dan musik juga. Seringkali disebut Non-Sync. Wind Machine : Kipas angin besar yang ditutup dengan kawat pengaman.
Istilahe-business dan e-commerce seringkali terlihat dan digunakan untuk proses yang sama. Namun demikian, meskipun berhubungan, keduanya memiliki arti yang berbeda. Tak ada lagi paku di bilik suara, begitu juga dengan bantalan dan surat suara. Semuanya diganti komputer layar sentuh. E-Voting(Electronic Voting) adalah pemungutan suara yang
Jadi Metode ala Socrates ini disebut juga dengan istilah metode kritis atau metode dialektika. Hal inilah yang mengantarkan literasi tidak sesederhana membaca dan menulis saja. Tetapi, literasi menjadi budaya lengkap disertai dengan proses memahami, meliputi, menggunakan, menganalisis, dan mentransformasikan.
71.3 Hubungan Manusia dengan Masyarakat. Menurut Geertz (Suseno, 2003:38), ada dua kaidah yang paling menentukan pola pergaulan dalam masyarakat Jawa. Kaidah pertama, mengatakan bahwa dalam setiap situasi manusia hendaknya bersikap sedemikian rupa hingga tidak sampai menimbulkan konflik. Kaidah kedua, menuntut agar manusia dalam berbicara dan
Z7bkCNE. 123Menghargai dan Menaati Keputusan Bersama Pada Bab 3 yang lalu, kalian telah mempelajari organisasi. Tentu kalian sudah paham jenis-jenis dan ciri-cirinya. Coba sebutkan ciri-ciri organisasi secara lengkap. Nah, bahasan bab 4 ini erat kaitannya dengan organisasi, yaitu keputusan bersama. Bagaimana keterkaitan antara organisasi dan keputusan bersama? Untuk mengetahuinya pelajari bahasan berikut baik-baik. A. Memahami Keputusan Bersama Organisasi adalah kelompok manusia yang diatur untuk bekerja sama guna mencapai tujuan yang sama. Organisasi terdiri atas beberapa orang. Tujuan bersamalah yang menyatukan orang-orang tersebut. Setiap organisasi pasti terdapat perbedaan. Misalnya perbedaan pendapat, pikiran, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam organisasi pasti ada usaha untuk mengatasi perbedaan. Untuk mengatasi perbedaan ini, ada aturan-aturan yang harus ditaati bersama. Salah satu cara untuk menga-tasi perbedaan adalah dengan musyawarah. Musyawarah dilakukan untuk menetapkan keputusan bersama. Keputusan bersama adalah keputusan yang melibatkan semua orang yang berkepenting-an. Keputusan bersama melibatkan semua anggota organisasi. Keputusan bersama harus dilakukan karena dalam organisasi terdapat banyak orang. Dalam organisasi, kita tidak bisa menyerahkan keputusan kepada satu orang. Keputusan juga tidak boleh diserahkan kepada ketua organisasi saja. Semua warga organisasi harus terlibat dalam pengambilan kepu-tusan. Musyawarah pembahasan bersama dengan maksud mengambil keputu-san atas suatu masalah. 45Menghargai dan Menaati Keputusan Bersama B. Bentuk-bentuk Keputusan Bersama Dalam sebuah organisasi, keputusan bersama dapat diambil melalui dua cara. Pertama, melalui musyawarah untuk mufakat. Kedua, melalui pemungutan suara atau voting. Berikut penjelasan dua jenis keputusan bersama tersebut. 1. Musyawarah untuk mufakat Musyawarah untuk mufakat adalah bentuk pengambilan keputusan bersama yang mengedepankan kebersamaan. Musyawarah dilakukan dengan cara mempertemukan semua pendapat yang berbeda-beda. Setelah semua pendapat didengar dan ditampung, pendapat yang paling baik akan disepakati bersama. Dari berbagai pendapat, tentunya tidak mudah menentukan pendapat yang terbaik. Biasanya semua orang akan mengatakan bahwa pendapatnyalah yang terbaik. Jika kalian mengajukan sebuah pendapat, pasti kalian akan menganggap pendapat kalianlah yang paling baik. Benar begitu, bukan? Ketika seluruh pendapat sudah dikemukakan, pembicaraan pun terjadi. Setelah dipertimbangkan akhirnya satu pendapat disepakati. Itulah yang kemudian disebut mufakat atau kesepakatan bersama. Dengan jalan mufakat, diharapkan keputusan bersama yang diambil mencerminkan semua pendapat. Dengan demikian, tidak ada lagi anggota yang merasa bahwa pendapatnya tidak diperhatikan. Musyawarah untuk mufakat biasanya dilakukan dalam organisasi yang jumlah anggotanya sedikit. Misalnya, keluarga, Rukun Tetangga RT, atau Desa. Mereka berkumpul di suatu pertemuan atau majelis, semuanya duduk bersama membahas persoalan yang perlu mereka musyawarahkan. 2. Pemungutan suara Cara musyawarah untuk mufakat tidak selalu membuahkan hasil. Hal ini terjadi bila ada perbedaan pendapat tidak dapat diselesaikan. Misalnya, beberapa pendapat dianggap sama baiknya. Atau karena beberapa pendapat dianggap tidak menguntungkan semua pihak. Jika demikian, ditempuhlah pemungutan suara atau voting. Tujuannya untuk mendapatkan keputusan bersama. Pemungutan suara biasanya disepakati oleh tiap-tiap pendukung pendapat yang berbeda. Sebelum dilakukan, diadakan kesepakatan. Yakni setiap anggota akan menerima pendapat yang didukung oleh suara terbanyak. Mufakat setuju, sepakat, dan seia-sekata I s t i l a h Penting Voting pemungutan suara. Voting dilakukan setelah cara musyawarah untuk mufakat gagal menghasilkan keputusan. 6Pendidikan Kewarganegaraan Kelas V Voting merupakan cara kedua jika cara musyawarah untuk mufakat gagal dilakukan. Sebelum voting dilaksanakan, perlu diperhatikan beberapa hal berikut. 1. Voting ditempuh setelah cara musyawarah untuk mufakat sudah dilaksa-nakan dengan. 2. Voting dilakukan karena ketidakmungkinan menempuh musyawarah untuk mufakat lagi. Ketidakmungkinan ini disebabkan munculnya beragam pendapat yang bertentangan. Pertentangan inilah yang mencegah penca-paian kata mufakat. 3. Voting dilakukan karena sempitnya waktu, sementara keputusan harus segera diambil. 4. Voting dilakukan setelah semua peserta musyawarah mempelajari setiap pendapat yang ada. 5. Voting dilakukan jika peserta musyawarah hadir mencapai kuorum. 6. Voting dianggap sah sebagai keputusan jika separuh lebih peserta yang hadir menyetujuinya. Dalam voting, pendapat yang memperoleh suara terbanyak men jadi keputusan bersama. De ngan demikian, pendapat lain yang mendapat suara lebih sedikit terpaksa diabaikan. Selanjutnya, anggota yang pendapatnya kalah harus menyepakati pendapat yang Gambar Pemungutan suara ditempuh jika musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan. Kuorum jumlah paling sedikit dari peserta musyawarah yang harus hadir agar voting dapat dilaksanakan dan keputus-annya dianggap sah. Biasanya, kuorum dalam musyawarah adalah 2/3 dari total peserta yang berhak mengikuti mus-yawarah. 78Pendidikan Kewarganegaraan Kelas V Gambar Keputusan bersama bisa lahir lewat aklamasi. Kalian telah mengetahui pengertian musyawarah untuk mufakat, bukan? Kalian juga telah mengetahui arti voting. Dari kedua cara itu, tentu kalian mempunyai pilihan dalammembuat keputusan bersama. Kalian dapat memilih cara pertama. Kalian juga dapat memilih cara kedua, yakni voting. Namun, apakah kalian mengetahui perbedaan antara keduanya? Apakah kalian mengerti kekurangan dan kelebihan kedua cara tersebut? Nah, untuk menambah wawasan kalian, lakukan kegiatan berikut. 1. Bagilah kelas kalian menjadi beberapa kelompok. 2. Diskusikan perbedaan antara musyawarah mufakat dan voting. 3. Diskusikan pula kelebihan dan kekurangan pada kedua cara tersebut. 4. Tulislah hasil diskusi kalian di kertas. 5. Tunjuklah salah satu anggota kelompok kalian. Ia akan membacakan hasil diskusi di depan kelas. Kegiatan Kegiatan 3. Aklamasi Ada kalanya keputusan bersama tidak diambil dengan cara mufakat atau voting, tetapi dengan cara aklamasi. Aklamasi adalah pernyataan setuju secara lisan dari seluruh anggota kelompok. Pernyataan setuju ini dilakukan untuk melahirkan keputusan bersama. Pernyataan setuju dilakukan tanpa melalui pemungutan suara. Aklamasi terjadi karena adanya pendapat yang dikehendaki oleh semua anggota kelompok. Keputusan bersama yang disetujui dengan cara aklamasi ini harus dilaksanakan oleh seluruh anggota. 91011Menghargai dan Menaati Keputusan Bersama sebuah keluarga. Kalian harus saling menghargai dan membantu dalam melaksanakan hasil keputusan kelas. Misalnya tentang jadwal piket harian. Semua warga kelas harus melaksanakan hasil keputusan tersebut. Jika tiba giliran menyapu, ketua kelas pun harus melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Demikian juga anggota kelas yang lain. Agar organisasi kelas kalian berjalan dengan baik, keputusan harus dilaksanakan bersama-sama. Keputusan bersama dapat dihasilkan melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara. Di kelas, keputusan bersama misalnya memilih ketua kelas, membuat jadwal piket, dan sebagainya. Nah, sekarang sebutkan berbagai kegiatan kelas yang dilakukan lewat keputusan bersama. Semakin banyak kalian menyebutkan, tentu akan semakin baik. Serahkan hasilnya kepada guru kalian untuk dinilai. Kegiatan Kegiatan Dengan begitu, keadilan ditegakkan. Tidak ada anggota yang merasa dirugikan. Semua melaksanakan kewajiban yang sama. Semua juga mendapatkan hak yang seimbang. Melaksanakan keputusan bersama secara kekeluargaaan mempunyai beberapa manfaat. Beberapa manfaat tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Semua anggota merasa memiliki kedudukan yang sama. 2. Terciptanya keadilan antaranggota. 3. Setiap anggota melaksanakan keputusan bersama dilandasi rasa tanggung jawab. Dengan menerima dan menaati keputusan bersama, kita telah meng-amalkan Pancasila. Tepatnya, kita telah mengmeng-amalkan sila keempat Pan-casila. Sila keempat tersebut berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilanâ€. Dalam sila tersebut, terkandung beberapa nilai yang harus kita amalkan. Berikut ini nilai-nilai sila keempat Pancasila. 1. Setiap warga Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. 2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat keke luargaan. 5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 121314151617Menghargai dan Menaati Keputusan Bersama 6. Keputusan bersama dengan cara pemungutan suara disebut juga dengan istilah . . . . a. pemilihan umum b. mufakat c. insting d. voting 7. Keuntungan cara pemungutan suara untuk menentukan keputusan ber-sama antara lain . . . . a. bisa dilakukan dengan cara curang b. bisa menyelesaikan persoalan yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat c. suara yang menang bisa memaksakan kehendak kepada yang suaranya kalah d. yang menang bisa mengejek yang kalah 8. Mutia telah ditetapkan menjadi ketua kelas lima. Itulah hasil keputusan bersama murid kelas lima. Pada saat pemilihan, Toro tidak memilih Mutia. Bagaimana sikap yang mesti diambil Toro? a. Menolak Mutia sebagai ketua, karena Mutia bukan pilihan Toro. b. Mengacuhkan Mutia, sebab Mutia dianggapnya tidak akan bisa menjadi ketua kelas yang baik. c. Menerima Mutia sebagai ketua dengan rendah hati dan penuh rasa tanggung jawab. d. Terpaksa menerima Mutia daripada dibenci oleh teman-teman sekelas yang mendukung Mutia. 9. Dimas gembira sebab Mutia yang didukungnya berhasil menjadi ketua kelas. Ia tentu akan mendukung Mutia dalam menjalankan tugasnya. Bagaimana sebaiknya sikap Dimas terhadap teman-teman tidak memilih Mutia? a. Mengejek mereka karena jago yang mereka dukung kalah. b. Mengacuhkan mereka sebab Dimas tidak membutuhkan mereka. c. Menjauhi mereka karena mereka pasti tidak akan mendukung tugas-tugas Mutia sebagai ketua kelas. d. Menghormati dan berusaha mengajak mereka untuk mendukung tugas-tugas Mutia. 10. Dalam pemilihan Mutia terpilih menjadi ketua kelas. Namun, Mutia tahu ada beberapa teman yang tidak mendukungnya. Apa sikap yang harus diambil Mutia? a. Menyingkirkan mereka, sebab mereka pasti tidak akan mau men-dukungnya. b. Memaksa mereka agar mengikuti kemauan dan keputusan yang diambilnya 18Pendidikan Kewarganegaraan Kelas V c. Tetap mengajak dan mendengar pendapat mereka, meskipun pendapat mereka berbeda. d. Tidak melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan bersama. B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat. 1. Musyawarah dilaksanakan untuk menghasilkan keputusan . . . . 2. Pemungutan suara disebut juga dengan . . . . 3. Jumlah paling sedikit dari peserta musyawarah yang harus hadir agar bisa melakukan pemungutan suara disebut . . . . 4. Pembahasan bersama dengan maksud mengambil keputusan bersama atas suatu masalah disebut . . . . 5. Suara yang menang dalam voting adalah suara yang mendapat dukun-gan paling . . . . 6. Jika mufakat tidak tercapai, maka musyawarah dapat dilakukan dengan cara . . . . 7. Keputusan bersama harus dilaksanakan oleh . . . . 8. Keputusan yang telah ditetapkan harus dilaksanakan dengan penuh . . . . 9. Pemilihan presiden merupakan salah satu contoh keputusan bersama yang dilakukan dengan cara . . . . 10. Persetujuan terhadap satu pendapat yang dilakukan dengan lisan oleh seluruh peserta musyawarah disebut . . . . C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar. 1. Apa yang dimaksud dengan musyawarah? 2. Sebutkan tiga nilai dasar dalam melakukan musyawarah. 3. Apa yang dimaksud dengan musyawarah untuk mufakat, voting, dan akla-masi? 4. Apa yang harus diperhatikan sebelum voting dilakukan? 5. Bagaimana sikap kita terhadap keputusan bersama? 19Menghargai dan Menaati Keputusan Bersama D. Berilah tanda cek sesuai dengan pernyataan yang ada. Keterangan No. Pernyataan Sikap S TS 1. Musyawarah dilakukan untuk memenangkan pendapat golongan tertentu. 2. Dalam bermusyawarah, kita perlu mendengarkan semua pendapat. 3. Musyawarah sebisa mungkin dilakukan untuk mencapai mufakat. 4. Voting dilakukan tanpa mengusahakan pencapaian mu-fakat. 5. Dalam bermusyawarah, semua peserta mendapat kesem-patan sama untuk mengemukakan pendapat. 6. Ketua rapat mempunyai hak lebih besar untuk menge-mukakan pendapat. 7. Peserta rapat yang lebih muda tidak berhak mengemu-kakan pendapat sama sekali. 8. Hasil keputusan musyawarah harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh semua peserta rapat. 9. Hasil voting hanya dilaksanakan oleh pendukung pendapat yang menang. 10 Pengambilan keputusan melalui musyawarah hanya menghabiskan waktu dan tenaga. S Setuju 20123Menghargai dan Menaati Keputusan Bersama 93 6. Keputusan bersama dengan cara pemungutan suara disebut juga dengan istilah . . . . a. pemilihan umum b. mufakat c. insting d. voting 7. Keuntungan cara pemungutan suara untuk menentukan keputusan ber-sama antara lain . . . . a. bisa dilakukan dengan cara curang b. bisa menyelesaikan persoalan yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat c. suara yang menang bisa memaksakan kehendak kepada yang suaranya kalah d. yang menang bisa mengejek yang kalah 8. Mutia telah ditetapkan menjadi ketua kelas lima. Itulah hasil keputusan bersama murid kelas lima. Pada saat pemilihan, Toro tidak memilih Mutia. Bagaimana sikap yang mesti diambil Toro? a. Menolak Mutia sebagai ketua, karena Mutia bukan pilihan Toro. b. Mengacuhkan Mutia, sebab Mutia dianggapnya tidak akan bisa menjadi ketua kelas yang baik. c. Menerima Mutia sebagai ketua dengan rendah hati dan penuh rasa tanggung jawab. d. Terpaksa menerima Mutia daripada dibenci oleh teman-teman sekelas yang mendukung Mutia. 9. Dimas gembira sebab Mutia yang didukungnya berhasil menjadi ketua kelas. Ia tentu akan mendukung Mutia dalam menjalankan tugasnya. Bagaimana sebaiknya sikap Dimas terhadap teman-teman tidak memilih Mutia? a. Mengejek mereka karena jago yang mereka dukung kalah. b. Mengacuhkan mereka sebab Dimas tidak membutuhkan mereka. c. Menjauhi mereka karena mereka pasti tidak akan mendukung tugas-tugas Mutia sebagai ketua kelas. d. Menghormati dan berusaha mengajak mereka untuk mendukung tugas-tugas Mutia. 10. Dalam pemilihan Mutia terpilih menjadi ketua kelas. Namun, Mutia tahu ada beberapa teman yang tidak mendukungnya. Apa sikap yang harus diambil Mutia? a. Menyingkirkan mereka, sebab mereka pasti tidak akan mau men-dukungnya. b. Memaksa mereka agar mengikuti kemauan dan keputusan yang diambilnya 4c. Tetap mengajak dan mendengar pendapat mereka, meskipun pendapat mereka berbeda. d. Tidak melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan bersama. B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat. 1. Musyawarah dilaksanakan untuk menghasilkan keputusan . . . . 2. Pemungutan suara disebut juga dengan . . . . 3. Jumlah paling sedikit dari peserta musyawarah yang harus hadir agar bisa melakukan pemungutan suara disebut . . . . 4. Pembahasan bersama dengan maksud mengambil keputusan bersama atas suatu masalah disebut . . . . 5. Suara yang menang dalam voting adalah suara yang mendapat dukun-gan paling . . . . 6. Jika mufakat tidak tercapai, maka musyawarah dapat dilakukan dengan cara . . . . 7. Keputusan bersama harus dilaksanakan oleh . . . . 8. Keputusan yang telah ditetapkan harus dilaksanakan dengan penuh . . . . 9. Pemilihan presiden merupakan salah satu contoh keputusan bersama yang dilakukan dengan cara . . . . 10. Persetujuan terhadap satu pendapat yang dilakukan dengan lisan oleh seluruh peserta musyawarah disebut . . . . C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar. 1. Apa yang dimaksud dengan musyawarah? 2. Sebutkan tiga nilai dasar dalam melakukan musyawarah. 3. Apa yang dimaksud dengan musyawarah untuk mufakat, voting, dan akla-masi? 4. Apa yang harus diperhatikan sebelum voting dilakukan? 5. Bagaimana sikap kita terhadap keputusan bersama? 5Menghargai dan Menaati Keputusan Bersama 95 D. Berilah tanda cek sesuai dengan pernyataan yang ada. Keterangan No. Pernyataan Sikap S TS 1. Musyawarah dilakukan untuk memenangkan pendapat golongan tertentu. 2. Dalam bermusyawarah, kita perlu mendengarkan semua pendapat. 3. Musyawarah sebisa mungkin dilakukan untuk mencapai mufakat. 4. Voting dilakukan tanpa mengusahakan pencapaian mu-fakat. 5. Dalam bermusyawarah, semua peserta mendapat kesem-patan sama untuk mengemukakan pendapat. 6. Ketua rapat mempunyai hak lebih besar untuk menge-mukakan pendapat. 7. Peserta rapat yang lebih muda tidak berhak mengemu-kakan pendapat sama sekali. 8. Hasil keputusan musyawarah harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh semua peserta rapat. 9. Hasil voting hanya dilaksanakan oleh pendukung pendapat yang menang. 10 Pengambilan keputusan melalui musyawarah hanya menghabiskan waktu dan tenaga. S Setuju TS Tidak Setuju 6
Jakarta - Apa itu PPK, PPS, dan KPPS? Ketiga istilah tersebut sudah tidak asing lagi dalam dunia Pemilu. Pemilihan Umum Pemilu digunakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat apa saja tugas PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu? Untuk mengetahui jawabannya, simak informasi di bawah PPS, KPPS adalah Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Ketiganya merupakan bagian dari penyelenggaran pelaksanaan Pemilu. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu. PPK, PPS, KPPS adalah Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Ketiganya adalah bagian dari Pemilu. Foto Andhika Prasetia/detikcomApa Itu PPK?Dikutip dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 1 ayat 7, PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPUKabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama merupakan singkatan dari Panitia Pemilihan Kecamatan. Anggota PPK berjumlah lima orang, yang terdiri dari satu ketua dan empat dan Wewenang PPKDalam penyelenggaraan Pemilu, PPK memiliki tugas dan wewenang sesuai ketetapan KPU. Menurut PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 8 ayat 1, berikut tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran Data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara DPS, dan Daftar Pemilih Tetap DPTMembantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemilihanMelaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/KotaMenerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/KotaMengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanyaMelakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta pemilihan dan Panwaslu Itu PPS?PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 1 ayat 8 menyebutkan, PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu dan pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain. Arti singkatan PPS adalah Panitia Pemungutan dan Wewenang PPSAnggota PPS terdiri dari tiga orang, yaitu satu ketua dan dua anggota. Tugas dan wewenang PPS berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 19 adalahMembantu KPU Kabupaten/Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran Data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Hasil Perbaikan, dan Daftar Pemilih TetapMembentuk KPPSMelakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseoranganMengusulkan calon Pantarlih kepada KPU Kabupaten/KotaMengumumkan daftar pemilihMenerima masukan dari masyarakat tentang Daftar Pemilih SementaraMelakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementaraMenetapkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara untuk menjadi Daftar Pemilih TetapMengumumkan Daftar Pemilih Tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPKMenyampaikan daftar pemilih kepada juga video 'Gus Yahya soal Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Kurangi Hak Pemilih'[GambasVideo 20detik]Singkatan PPK, PPS, dan KPPS sudah diketahui. Cek halaman selanjutnya untuk mengetahui penjelasan KPPS beserta tugas dan wewenangnya.
Web server is down Error code 521 2023-06-16 063801 UTC What happened? The web server is not returning a connection. As a result, the web page is not displaying. What can I do? If you are a visitor of this website Please try again in a few minutes. If you are the owner of this website Contact your hosting provider letting them know your web server is not responding. Additional troubleshooting information. Cloudflare Ray ID 7d810c2b5f84b7c7 • Your IP • Performance & security by Cloudflare
Istilah dalam Pemilu—Pilkada Serentak 2017 telah sukses digelar. Kini, Pilkada Serentak 2018 sudah di depan mata–Pileg dan Pilpres 2019 pun menjelang. Dalam rangka itu, sudah pasti sejumlah Istilah dalam Pemilu dan atau Pilkada akan mewarnai linimasa berita tanah air, bahkan jagat maya dalam beberapa waktu ke tidak gagal paham, inilah Istilah dalam Pemilu beserta artinya, yang disusun berdasarkan urutan abjad Bawaslu Badan Pengawas Pemilu Lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik IndonesiaBawaslu Provinsi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di provinsiBimtek Bimbingan Teknis Adalah pelatihan/training kepada sejumlah orang yang bakal terkait dalam proses Pemilu, yang akan bertugas dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, dan atau bakal bertindak sebagai Saksi partai/Caleg. Biasanya, Bimtek ini dilakukan mandiri oleh satu dan atau beberapa gabungan partai politik peserta Pemilu dan atau Tim Kampanye Calon Presiden, dan Tim Kampanye Calon LegislatifBPP Bilangan Pembagi Pemilih Harga sebuah kursi di satu daerah pemilihan yang berasal dari jumlah pemilih dibagi jumlah kursiBPP DPR Bilangan Pembagi Pemilihan DPR Bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah suara sah seluruh partai politik peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara 2,5 persen dari suara sah secara nasional di satu daerah pemilihan dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi partai politik peserta pemiluBPP DPRD Bilangan Pembagi Pemilihan DPRD Bilangan yang diperoleh dari pembagian jumlah suara sah dengan jumlah kursi di suatu daerah pemilihan untuk menentukan jumlah perolehan kursi partai politik peserta pemilu dan terpilihnya anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kotaCaleg Calon Legislatif Orang-orang yang berdasarkan pertimbangan, aspirasi, kemampuan atau adanya dukungan masyarakat, dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh peraturan diajukan partai untuk menjadi anggota legislatif DPR dengan mengikuti pemilihan umum yang sebelumnya ditetapkan KPU sebagai caleg tetapCalon Independen calon perseorangan Seorang yang mencalonkan diri untuk menduduki jabatan politik tanpa ada dukungan partai politik. Calon independen baru dikenal dalam pemilihan kepala daerah pilkada, bukan pilpres pemilihan presidenCoklit Pencocokan dan Penelitian hasil PemiluDapil Daerah pemilihan Batas wilayah atau jumlah penduduk yang menjadi dasar penentuan jumlah kursi yang diperebutkan, dan karena itu menjadi dasar penentuan jumlah suara untuk menentukan calon terpilihDisdukcapil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris DaerahDKPP Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Adalah suatu lembaga yang dikhususkan untuk mengimbangi dan mengawasi check and balance kinerja dari KPU dan Bawaslu, serta jajarannyaDPK Daftar Pemilih Khusus Susunan nama penduduk Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan Undang-Undang tetapi tidak memiliki identitas kependudukan dan/atau memiliki identitas kependudukan tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara DPS, Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan DPSHP, Daftar Pemilih Tetap DPTDPKTb Daftar Pemilih Khusus Tambahan Susunan nama penduduk Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan undang-undang dan memiliki kartu tanda penduduk atau Identitas Lain atau Paspor tetapi tidak terdaftar dalam DPT, DPTb atau DPK, dan memberikan suara di TPS pada Hari dan tanggal pemungutan suara menggunakan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atau Identitas Lain atau PasporDPS Daftar Pemilih Sementara Susunan nama sementara penduduk Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan undang-undang dan berhak menggunakan haknya untuk memberikan suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/DPRA/DPRP/DPRPB dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRKDPSHP Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutahiran Hasil koreksi atas Daftar Pemilih Sementara DPS berdasar masukan masyarakatDPT Daftar Pemilih Tetap Susunan nama penduduk Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan undang-undang dan berhak menggunakan haknya untuk memberikan suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/DPRA/DPRP/DPRPB dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRKDPTb Daftar Pemilih Tambahan Susunan nama penduduk Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan Undang-Undang dan telah terdaftar dalam DPT tetapi karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suara di TPS tempat Pemilih yang bersangkutan terdaftar dalam DPT dan memberikan suara di TPS lainDPTHP Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Adalah hasil perbaikan dari DPT yang sebelumnya telah Threshold Ambang batas untuk partai politik agar mengikuti pemilu berikutnyaFormulir Model A Digunakan untuk data pemilihFormulir Model A1 Digunakan Pemilihan SementaraFormulir Model A1 Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan AwalFormulir Model Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan AkhirFormulir Model A3 Daftar Pemilih TetapFormulir Model A4 Daftar Pemilih TambahanFormulir Model A5 Surat Pemberitahuan Daftar Pemilih TambahanFormulir Model A6 Rekap DPT Kabupaten/KotaFormulir Model A7 Rekap Daftar Pemilih Tetap ProvinsiFormulir Model C6 Surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilihFormulir Model C6 PSU Surat pemberitahuan Pemungutan Suara Ulang kepada pemilihFormulir Model C7 DPT Daftar hadir pemilih tetap, yang diisi pada saat pemilih yang sah datang ke TPSFormulir Model C7 DPTb Daftar hadir pemilih tambahanFormulir Model C7 DPK Daftar hadir pemilih khususSimak pula Istilah Politik dan Artinya TerlengkapGakkumdu Sentra Penegakan Hukum Terpadu Adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan NegeriGolput Golongan Putih Kelompok masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya secara sengaja dan penuh kesadaran karena tidak percaya dengan sistem politik yang adaKampanye Hitam Black Campaign Sebuah upaya untuk merusak reputasi calon/partai dengan cara fitnah dan tuduhan yang tidak berdasarkan fakta—menjatuhkan lawan politik dengan mengangkat politik identitas/primordialisme—merusak demokrasi bahkan NKRIKampanye Negatif negative campaign Upaya mengangkat ke publik rekam jejak ketidakberhasilan calon/partai di masa laluKampanye Pemilu Upaya peserta pemilu untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta PemiluKIP Komisi Independen Pemilihan Bagian dari Komisi Pemilihan Umum KPU yang berwenang menyelenggarakan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR/DPRA/DPRK, serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pilkada di AcehKoalisi Partai Kombinasi dari sejumlah kekuatan partai politik untuk membentuk suara mayoritas sehingga dapat memperjuangkan tujuan secara bersama-samaKPPS Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suaraKPPSLN Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri Kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeriKPU Komisi Pemilihan Umum Lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan PemiluKPU Provinsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsiKPU Kabupaten/Kota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota KPU Kabupaten/Kota Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kotaLaporan Dana Kampanye Laporan penerimaan dan pengeluaran suatu partai politik peserta pemilu yang disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU paling lama 15 hari sesudah hari/tanggal pemungutan suaraMK Mahkamah Konstitusi Adalah Lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung; MK adalah Lembaga tinggi yang memutuskan suatu sengketa kecurangan dalam PemiluMasa Tenang Masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye, dan pembersihan atribut kampanyeModel C Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan SuaraModel C1-PPWP Sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon presiden dan wakil presidenModel C1-DPR Sertifikat hasil penghitungan suara calon anggota dewan perwakilan rakyatModel C1-DPD Sertifikat hasil penghitungan suara calon anggota dewan perwakilan daerahModel C1 Plano Catatan hasil penghitungan suaraModel C2 Pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus pemungutan dan penghitungan suaraModel C3 Surat pernyataan pendamping pemilih, formulir ini digunakan untuk orang yang pendamping pemilih disabilitas saat pencoblosanModel C4 Surat pengantar penyampaian berita acara pemungutan dan penghitungan suara pemilu tahun 2019 di TPS kepada PPSModel C5 Tanda terima penyerahan salinan berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suaraNIK Nomor Induk Kependudukan Salah satu syarat sebagai Pemilih yang sah dalam PemiluNKK Nomor Kartu Keluarga Salah satu syarat sebagai Pemilih yang sah dalam PemiluParliamentary Threshold Ambang batas partai politik memperoleh kursi di DPRPantarlih Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Petugas yang dibentuk oleh PPS atau PPLN untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilihPanwaslu/Panwaslih Panitia Pengawas Pemilu/Pemilihan Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu, yang bertugas di pusat dan daerahPanwasluKabupaten/Kota Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kotaPanwaslu Kecamatan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kecamatan atau nama lainPanwaslu Lapangan Pengawas Pemilu Lapangan Petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahanPanwaslu LN Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeriPartai Oposisi Partai yang menyatakan berseberangan dengan partai yang sedang berkuasaPartai Politik Organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus–Peserta Pemilu yang telah lolos verifikasi dan ditetapkan KPU RI sebagai peserta PemiluPemantau Pemilu Pemantau Pemilu yang telah diakreditasi oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/KotaPemilih Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin, dan bukan anggota TNI/PolriPemilu Pemilihan Umum Pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Pemilu Paruh Waktu Pemilu di Amerika Serikat untuk memilih anggota-anggota kongres, parlemen negara bagian, dan beberapa gubernur, tetapi bukan untuk memilih presidenPemilu Sela Pemilihan umum khusus yang diadakan untuk mengisi sebuah jabatan politik yang kosong di antara masa pemilihan umum. Hal ini biasanya terjadi apabila si pemegang jabatan meninggald unia atau mengundurkan diri, atau bila ia tidak berhak lagi untuk tetap duduk di jabatannya karena ditarik recall oleh partainya atau karena menghadapi tuntutan hukum yang seriusPemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Peserta Pemilu Partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota danperseorangan untuk Pemilu anggota DPDPolitik Identitas Bisa disebut pula dengan Politik Perbedaan, yaitu tindakan politis untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota-anggota suatu kelompok, karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berbasiskan pada ras, etnisitas, gender, atau keagamaan/kepercayaan—Politik Identitas dalam Pemilu sangat merusak demokrasi, dan bahkan mengancam unity in diversity kesatuan dalam keberagamanPPDP Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Petugas Rukun Tetangga RT / Rukun Warga RW atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilihPPK Panitia Pemilihan Kecamatan Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di kecamatan atau nama lainPPLN Panitia Pemilihan Luar Negeri Panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan Pemilu di luar negeriPPS Panitia Pemungutan Suara Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahanPSU Pemungutan suara Ulang Adalah pengulangan pemungutan suara di suatu TPS dan atau beberapa TPS pada suatu daerah, baik berskala lokal maupun nasional, yang berawal dari adanya temuan pelanggaran pemilu, yang kemudian diproses sesuai Undang-undang Pemilu, dan telah ditetapkan/diputuskan penyelenggaraannya oleh pihak terkait, yakni Bawaslu, KPU, dan atau Mahkamah Konstitusi MK.Referendum Disebut juga jajak pendapat, yakni pemungutan suara untuk mengambil sebuah keputusan politik. Pada sebuah referendum, biasanya orang-orang yang memiliki hak pilih dimintai pendapatnya. Hasil refendum bisa dianggap mengikat atau tidak mengikat. Jika mengikat, maka para anggota kaum eksekutif wajib menjalankan hasil jajak pendapat tersebut. Di beberapa negara tertentu seperti Belanda, referendum tidak mengikatSengketa Hasil Pemilu Sengketa terhadap keputusan komisi pemilihan umum atau komisi pemilihan umum di tingkat daerah menyangkut hasil pemiluSurat Suara Lembar kertas yang digunakan bagi pemilih untuk memberikan hak suaraTPS Tempat Pemungutan Suara Tempat dilangsungkannya PemiluTPS Tempat Pemungutan Suara Tempat dilaksanakannya pemungutan suaraTPSLN Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri Tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar Parpol Suatu proses tahap akhir penyeleksian yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum terhadap semua calon peserta pemilu sebelum ditetapkan menjadi peserta pemiluItulah Istilah dalam Pemilu beserta artinya. Semoga bermanfaat demi Pemilu yang beradab dan bermartabat, sehingga rakyat mendapatkan manfaat sebaik-baiknya dari pesta demokrasi itu–Indonesia pun layak disebut sebagai Negara Demokrasi Terbesar di dunia!dari berbagai sumberBaca pulaIstilah Film yang Sebaiknya Kamu Tahu
Terdapat 3 sinonim 'pemungutan suara' di Tesaurus Bahasa Pemungutan Suara SetemanPemilihanPlebisit Kesimpulan Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim pemungutan suara adalah seteman, pemilihan, plebisit. Sinonim adalah kata yang memiliki persamaan makna dengan kata lain. Daftar sinonim dapat ditemukan di Tesaurus.
pemungutan suara disebut juga dengan istilah
